BOJONEGORO – Pernikahan dini menjadi problem sosial di Kabupaten Bojonegoro yang harus mendapatkan atensi khusus dari berbagai pihak. Baru-baru ini, bahkan ada anak berusia 12 tahun mengajukan permohonan dispensasi

BOJONEGORO – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol Mathinus melarang aparat untuk menangkap pengguna narkotika. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro (Unigoro), H. Didiek Wahju Indarta, SH.,

BOJONEGORO – Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro masih didominasi dari sektor minyak bumi dan gas (migas). Ekonom Universitas Bojonegoro (Unigoro), Dr. Moh. Saiful Anam, SE., MM., menilai, masih ada

BOJONEGORO – Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro mencatat, per Juni 2025 jumlah pemohon dispensasi perkawinan (diska) sebanyak 163 anak. Menurut pemerhati perempuan dan anak dari Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

BOJONEGORO – Hujan dengan intensitas sedang masih terpantau turun di beberapa wilayah Kabupaten Bojonegoro. Ahli klimatologi Universitas Bojonegoro (Unigoro), Dr. Heri Mulyanti, S.Si., M.Sc., menyebut,

BOJONEGORO – Jelang peringatan hari buruh internasional 1 Mei, masih ada berbagai masalah di sektor ketenagakerjaan. Salah satunya penahanan ijazah karyawan. Akademisi Universitas Bojonegoro (Unigoro), Gesa

BOJONEGORO – Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan perdagangan saham sementara akibat anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG) 6,51 persen ke level 6.049, Selasa (18/3/25). Anjloknya IHSG di tahun ini lebih

BOJONEGORO – Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono – Nurul Azizah, mencetuskan pendidikan unggul untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan akses bagi masyarakat sebagai salah satu program quick wins 100

BOJONEGORO – Banjir bandang menerjang Kecamatan Gondang berulang kali. Terakhir, banjir bandang di wilayah sisi selatan Kabupaten Bojonegoro terjadi pada 7 Maret 2025. Ahli klimatologi Universitas Bojonegoro, Dr. Heri

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru telah disahkan pada 6 Desember 2022 dalam rapat paripurna DPR RI. Selanjutnya diundangkan pada 2 Januari 2023 dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang